Bedakan Sistem Pajak Online dan Usaha Offline

204

SOLO – Berubahnya pola penjualan yang condong ke online shop ternyata tak lepas dari pajak. Para pelaku UMKM banyak yang memanfaatkan teknologi online sebagai salah satu strategi pemasaran. Hingga sekarang belum ada peraturan yang jelas mengenai pajak bagi pengusaha UMKM melalui online shop.

CEO Bukalapak, Achmad Zaky mengatakan pihaknya sudah berbincang dengan Ditjen Pajak mengenai pajak yang dibebankan oleh pelaku online shop. Baginya, hal ini cukup tidak adil jika para pelaku UMKM harus dibebani pajak senilai PPN. Pasalnya perusahaan atau pelaku bisnis yang dikenai PPN adalah mereka yang masuk dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sedangkan pedagang online shop yang berada di e-commerce khususnya Bukalapak tidak termasuk dalam daftar tersebut. “E-commerce kami konsepnya adalah pasar. Dimana kami mengumpulkan usaha-usaha rumahan dan diberikan lapak untuk mereka berjualan. Jika PPN itu diterapkan kepada kami rasanya kurang pas. Kalau tetap dilaksakan, tentu mereka akan kabur dan lari ke marketplace lain yang mungkin secara lapaknyan tidak tersusun rapi,” urai Zaky kepada wartawan, Minggu (22/10).

Ditmbahkan Zaky, jika memang pemerintah mendukung para UMKM atau pengusaha rumahan go digital, maka akan lebih jelas dan terbuka transaksinya. Tidak akan ada double accounting. Dan dari situ dapat dikenakan pajak. Tetapi secara teknis juga harus dipikirkan dan adil. Bisa menggunakan pajak final 1 persen dan harus dikenakan kepada semua marketplace yang ada, jangan hanya e-commerce. Kepemilikan NPWP juga menjadi perhatian yang harus diperhitungkan. Karna hampir semua pelapak di Bukalapak belum ber-NPWP. Untuk saat ini nilai transaksi di Bukalapak mencapai Rp1 triliun perbulan dengan 2 juta pelapak yang terdaftar di seluruh Indonesia.

Berbeda tempat, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Eko Budi Setyono mengatakan peraturan khusus yang mengatur pajak online shop sebenarnya tidak perlu. Hal tersebut sudah tertuang dalam undang-undang perpajakan, bahwa setiap tambahan kemampuan atau usaha menjadi objek pajak. Artinya jika seseorang memiliki online shop, orang tersebut etap menjadi wajib pajak. “Karena pada dasarnya semua bisnis itu bayar pajak. Hanya saja memang ada nominal-nominal tertentu tergantung omset yang dimiliki setiap tahunnya. Jika online shop tersebut memiliki keuntungan atau omset bersih dibawah Rp4,8 milyar bisa masuk ke pajak yang 1 persen, sama dengan pelaku usaha UMKM. Kalau diatas itu ya sudah masuk yang pajak normal. Semuanya itu harus dilaporkan pada SPT tahunan,” pungkasnya. 

Terkait kepemilikan NPWP, diakui Eko dan teamnya masih terus melakukan sosialisasi dan pendataan ulang bagi pelaku usaha mikro maupin makro. Sehingga akan diketahui soapa saja yang seharusnya ber- NPWP namun belum memiliki NPWP. (cha/dem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here